Delik28 – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah. Namun sederet kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah membuat program ini disorot tajam.
Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Komisi IV Fraksi PKS, Drs. H. Ading Ahmad Nadzir, S.Ag., menyebut MBG tetap harus dilanjutkan, tetapi dengan catatan perbaikan total dalam tata kelolanya. “Kita bicara tentang anak-anak, mereka adalah masa depan bangsa. Ketika program sebesar MBG justru membuat anak-anak keracunan, maka ada kegagalan serius dalam pengawasan dan pelaksanaannya,” ujarnya, Senin (22/9).
Menurut Ading, ada dua titik lemah utama yang harus segera dibenahi. Pertama, mekanisme pengadaan makanan yang cenderung hanya administratif tanpa memperhatikan standar gizi dan higienitas. Kedua, lemahnya sistem pengawasan di tingkat daerah. “Kalau sudah sampai keracunan massal, berarti ada mata rantai yang patah, dan itu tidak bisa ditoleransi,” tegasnya.
Meski demikian, Ading menolak anggapan bahwa MBG harus dihentikan. Ia menilai gagasan besar ini justru penting dilanjutkan karena manfaatnya sangat besar bila dikelola dengan baik. “Solusi bukan menghentikan, tapi memperbaiki. Pemerintah pusat harus memperketat standar pelaksanaan, dan pemerintah daerah harus diberi ruang lebih besar dalam pengawasan,” jelasnya.
Politisi PKS ini juga menyoroti besarnya anggaran MBG yang rawan disalahgunakan bila tidak transparan. “Tanpa pengawasan ketat, MBG bisa berubah dari program sosial menjadi ladang bisnis. Ini yang harus kita cegah bersama-sama,” kritiknya.
Sebagai anggota Komisi IV yang membidangi pendidikan, Ading menegaskan DPRD Kabupaten Bogor akan terus mengawal jalannya MBG. “Kami akan menggunakan fungsi regulasi dan pengawasan untuk memastikan anak-anak tidak dijadikan kelinci percobaan dari sebuah program nasional yang dikerjakan setengah matang,” ucapnya.
Ading menutup pernyataannya dengan mengingatkan pemerintah agar tidak bermain-main dengan hak anak. “Jika dilakukan dengan benar, MBG bisa menjadi legacy positif Presiden Prabowo. Tapi bila terus ceroboh, publik akan mengingatnya sebagai kebijakan ambisius yang gagal. Kita semua berharap MBG jadi berkah, bukan bencana,” pungkasnya. (DidiS).
About the Author
