Delik28 /Opini – Ditengah derasnya arus demokrasi digital, Indonesia menghadapi persoalan baru yang semakin mencolok: kemunduran cara berpikir sebagian besar masyarakat dalam menilai pemimpin dan menentukan arah politik bangsa. Fenomena ini bukan sekadar pergeseran preferensi politik, melainkan gejala lebih dalam, krisis rasionalitas, yang mengancam kualitas demokrasi itu sendiri.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemilihan pemimpin di Indonesia semakin ditentukan oleh pencitraan, bukan kompetensi. Figur publik yang paling sering muncul di layar ponsel menerima limpahan dukungan, sementara pemimpin rasional yang bicara data, gagasan, dan kebijakan sering tenggelam. Demokrasi kini bukan lagi kompetisi gagasan, melainkan kompetisi visual. Yang menang bukan yang bekerja, tetapi yang tampak bekerja.
Fenomena ini terjadi karena tiga faktor utama.
Pertama, rendahnya literasi politik. Sebagian besar masyarakat tidak terbiasa memeriksa data, memahami kebijakan, atau mengkritisi narasi yang disodorkan. Mereka lebih nyaman mengikuti arus emosi, sensasi, dan kesan. Ketika seorang figur tampil “merakyat”, “sederhana”, atau “heroik”, itu sudah cukup untuk meraih simpati, tanpa perlu diuji lebih dalam kapasitasnya.
Kedua, dominasi media sosial yang mendorong kesimpulan instan. Algoritma memanjakan bias, memperkuat emosi, dan menyebarkan potongan-potongan narasi tanpa konteks. Pemilih akhirnya membentuk persepsi bukan berdasarkan kenyataan, tetapi berdasarkan apa yang paling viral. Dalam ekosistem ini, pencitraan menjadi senjata paling ampuh. Demokrasi berubah menjadi teater besar yang ditonton jutaan orang—namun penontonnya tidak benar-benar memahami naskahnya.
Ketiga, politik patronase dan identitas masih kuat. Keputusan memilih sering ditentukan oleh simbol-simbol kesukuan, agama, atau figur paternalistik yang dianggap dapat “mengayomi”. Rasionalitas kalah oleh romantisme politik. Masyarakat cenderung mencari pemimpin yang memberi rasa aman emosional, bukan yang menawarkan solusi struktural.
Kemunduran cara berpikir ini berbahaya. Ketika publik kehilangan kemampuan untuk menilai secara kritis, maka kualitas kepemimpinan negara akan terus menurun. Pemimpin yang minim kemampuan bisa terpilih hanya karena pandai berpenampilan. Kebijakan strategis negara dapat jatuh ke tangan mereka yang memprioritaskan popularitas daripada kemajuan. Demokrasi menjadi rentan ditarik oleh kepentingan sempit, bukan kepentingan bangsa.
Namun editorial ini bukan sepenuhnya pesimis. Gelombang kesadaran baru mulai muncul di generasi muda yang lebih terpapar pendidikan global, literasi digital, dan data. Mereka lebih skeptis, lebih kritis, dan tidak mudah terpukau pencitraan kosong. Jika kelompok ini terus tumbuh dan bersuara, maka krisis rasionalitas ini dapat dipatahkan.
Indonesia pernah membuktikan dirinya sebagai bangsa yang dewasa dalam menghadapi masa sulit. Tantangan sekarang adalah bagaimana mengembalikan nalar publik, memperkuat pendidikan politik, dan memastikan debat publik kembali berbasis gagasan, bukan hanya citra. Demokrasi hanya dapat tumbuh jika rakyatnya berpikir jernih. Dan masa depan bangsa hanya cerah jika pemimpinnya dipilih dengan pikiran, bukan sekadar perasaan.
( Tan Bagindo journal )
About the Author
