Delik28 – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan mulai mengalihkan fokus kebijakan luar negerinya ke Kuba, menyusul perkembangan terbaru di Venezuela. Washington disebut mendorong tekanan politik terhadap Havana, sembari membuka ruang negosiasi untuk perubahan kebijakan politik di negara tersebut.
Laporan Wall Street Journal menyebutkan Amerika Serikat tengah mencari sekutu di dalam struktur pemerintahan Kuba guna membuka jalur perundingan sebelum akhir tahun ini. Upaya tersebut dikaitkan dengan apa yang oleh Washington dianggap sebagai keberhasilan menekan pemerintahan Presiden Venezuela Nicolás Maduro.
Sejumlah pejabat Amerika Serikat menilai kondisi ekonomi Kuba berada di ambang krisis serius setelah kehilangan dukungan utama dari Venezuela, terutama pasokan minyak dan bantuan ekonomi. Penilaian intelijen AS menggambarkan situasi tersebut ditandai dengan kelangkaan bahan pokok, obat-obatan, serta gangguan pasokan listrik di berbagai wilayah, termasuk Havana.
Meski belum ada pernyataan resmi mengenai rencana penggulingan pemerintahan Kuba, perkembangan di Venezuela—termasuk penangkapan Presiden Maduro—dipandang sejumlah analis sebagai sinyal tekanan politik bagi Havana. Presiden Donald Trump, melalui unggahan media sosial pada 11 Januari, mendesak Kuba segera mencapai kesepakatan, seraya menyatakan tidak akan ada lagi aliran minyak maupun dana dari Venezuela ke negara tersebut.
Sejumlah laporan media internasional juga menyebutkan bahwa operasi Amerika Serikat di Venezuela dimaksudkan sebagai pesan konsekuensi apabila Kuba menolak tekanan politik dan diplomatik. Washington dilaporkan mempertimbangkan langkah-langkah lanjutan, termasuk memutus pasokan minyak Venezuela ke Kuba serta menargetkan misi medis Kuba di luar negeri yang selama ini menjadi salah satu sumber devisa utama negara itu.
Penolakan Tegas Pemerintah Kuba
Pemerintah Kuba secara resmi menolak tekanan tersebut. Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel menegaskan bahwa negaranya tidak akan menerima negosiasi yang didasarkan pada paksaan, ancaman, maupun intimidasi.
“Hubungan antara Amerika Serikat dan Kuba hanya dapat berkembang berdasarkan hukum internasional, saling menghormati, dan kesetaraan kedaulatan. Tidak ada penyerahan atau kompromi yang didasarkan pada paksaan,” ujar Díaz-Canel dalam pernyataan publiknya.
Ia juga menegaskan bahwa Kuba selalu terbuka pada dialog dengan pemerintah Amerika Serikat mana pun, sepanjang dialog tersebut tidak mencampuri urusan internal dan tidak mengancam kedaulatan nasional.
Sikap senada disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodríguez Parrilla, yang menyebut tekanan Washington sebagai bentuk kebijakan bermusuhan yang memperburuk kondisi ekonomi rakyat Kuba. Rodríguez menegaskan pemerintah Kuba akan mempertahankan kedaulatannya dan menolak segala bentuk intimidasi politik.
Pernyataan-pernyataan tersebut disampaikan di tengah memburuknya kondisi ekonomi Kuba dan meningkatnya pemadaman listrik, yang oleh pemerintah Kuba dikaitkan dengan dampak blokade ekonomi berkepanjangan dan berkurangnya pasokan energi dari Venezuela.
Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi dari Washington maupun Havana mengenai dimulainya perundingan langsung. Situasi tersebut menempatkan Kuba sebagai episentrum baru ketegangan geopolitik di kawasan Karibia pascakejadian di Venezuela.
Hingga kini, pemerintah AS belum mengumumkan kebijakan resmi terkait langkah tersebut.
Tan Bagindo, sumber: Anadolu Agency, Wall Street Journal, laporan media internasional.
Editor: Delik28