Delik28 – Berikut ini adalah beberapa aspirasi masyarakat yang mencuat saat Reses Mandiri Masa Sidang II tahun 2024-2025 dari Anggota DPRD Kabupaten Bogor Fraksi PKB, Ahmat Yaudin Shogir di Desa Cilebut Timur, Selasa (18/2).
Aspirasi pertama datang dari Ketua BPD Cilebut Barat yang mengeluhkan kemacetan sekitar stasion Cilebut terutama pada jam sibuk, menurutnya jalan akses keluar masuk stasion harus ada dua yaitu di utara dan di selatan tujuan utamanya untuk memecah konsentrasi masa yang turun dari kereta agar tidak menumpuk seperti sekarang mengakibatkan kemacetan setiap kali ada kereta berhenti.
Selain itu, dia juga mengeluhkan jembatan dari stasion agar diperlebar, setidaknya ada akses untuk pejalan kaki sehingga tidak menggangu laju kendaraan, karena kemacetan di sini menurutnya disebabkan jadi satu jalan bagi pejalan kaki dan kendaraan.
Perwakilan dari Kader tak ketinggalan dengan memohon untuk penambahan intensif kader, alasannya selama ini hanya 250 ribu setiap bulan itu harus dibagi beberapa Kader, padahal dirinya masih harus bayar BPJS. Dia juga memaparkan pentingnya penambahan Posyandu namun masalahnya harus memiliki lahan sendiri, ini menjadi tidak dipandang penting karena yang penting adanya lahan terlebih dahulu dan itu sangat sulit.
Aspirasi lain datang dari H Wahidin, seorang warga Cilebut Timur yang memaparkan pentingnya legalitas masjid dan musholla juga majlis taklim agar tidak terulang, lahan diambil lagi oleh pemilik asal karena surat masih atas namanya dan belum dirubah.
Wahidin juga menyampaikan aspirasinya untuk Marbot Masjid dan Musholla sebagai ujung tombak pembangunan keagamaan yang telah berjuang tidak mengenal lelah namun hingga saat ini masih terlupakan oleh pihak Pemda.
Wahidin menambahkan, jalan raya di RW 6 dengan ketinggian mencapai 17 meter, kondisinya sudah miring menandakan di bawah sudah tidak mampu menahan beban, dan longsornya sudah terjadi sejak belasan tahun bahkan kemarin longsor lagi. Saya sudah laporan melalui pak Sekdes. Kalau bukan karena dicor, jalan itu sudah lama ambrol, namun jika dibiarkan suatu saat pasti ambrol juga.
Terakhir Wahidin mengapresiasi atas kehadiran anggota dewan yang mandiri melakukan reses di desanya, “Saya sampaikan atas nama masyarakat, saya salut kepada pak dewan, karena seumur saya 60 tahun baru kali ini ada anggota dewan yang mau turun langsung ke konstituen paling bawah yaitu tingkat desa,” pungkasnya disambut tepuk tangan hadirin.
Menanggapi beberapa aspirasi, abi Shogir berjanji untuk Kader sudah ditambah dalam APBD 2025 ini. Mengenai pembangunan Posyandu memang harus ada lahannya atas izin atau hibah dari pemilik.
Menanggapi aspirasi yang disampaikan H Wahidin, Shogir mengatakan pentingnya perhatian terhadap Marbot dan insentif para DKM, “Sebetulnya ini masalah urusan saya dengan Allah, jadi kalau saya buka, takutnya saya membuka kebaikan, yang jelas mungkin pak Wahidin belum kecipratan dari saya,” ungkap Shogir sedikit berkelakar.
“Terkait 14 Mesjid yang belum disetifikasi, silahkan lengkapi aspek legalitasnya, kebetulan saya saya di sekretaris dan lembaga wakaf Nahdlatul Ulama di provinsi Jawa Barat. Saya memiliki tugas itu, tahun kemarin sudah 180 akte sertifikat yang saya yang saya terbitkan termasuk Majelis Taklim, Pondok Pesantren, itu semua gratis,” imbuh Shogir.
Dipersilahkan ikut menanggapi, Kepala Desa Cilebut Timur, Muchtar Kelana mengungkapkan rasa terimakasih atas kunjungan mandiri dari abi Shogir selaku anggota dewan ke desanya. Muchtar bahkan berulang kali menyatakan abi Shogir sebagai Satria yang berani sendirian datang dan menyatakan komitmennya.
Selanjutnya, Muchtar juga menginformasikan terhadap insentif Kader yang semula 3 juta menjadi 4,25 juta mulai tahun 2025 dan akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing Posyandu.
Mengenai lahan untuk Posyandu, memang betul, kita selaku pemerintah tidak punya kewenangan untuk belanja tanah, yang kita anggarkan itu hanya untuk bangunannya.
Muchtar menambahkan, baru sekarang-sekarang DKM bersinergi dengan Desa, setelah sebelumnya pembentukan DKM sendiri dengan musyawarah internal tokoh, “Enggak pernah dilaporkan ke pemerintahan desa, belakangan baru ada laporannya,” terang Muchtar.
“Mengenai tembok penahan tebingan di RW 6, sudah clear, tahun ini akan ada realisasi, mengenai kapan turunnya, beliau yang tahu,” ungkap Muchtar menunjuk ke abi Shogir.
Muchtar juga mengingatkan kepada para Ketua RT, bahwa jika jalan lingkungan sudah dibangun, maka perawatannya menjadi tanggung jawab RT, “Jadi jangan tunggu jalannya hancur dulu, baru ke desa lagi. Kan bisa swadaya, Ketua RT boleh minta ke masyarakat, kalaupun masih kurang barulah sampaikan kepada kami, tapi ingat, kami harus membantu jalan se wilayah Cilebut Timur dengan anggaran yang terbatas,” terangnya.
Muchtar juga mengatakan prioritas tahun 2025 ini untuk mengatasi masalah banjir ada di RW 8 dan RW 9, “Karena dua RW inilah terutama RW 9 perumahan Warna Sari Indah, setiap kali hujan deras, harus menanggung luapan air dari RW 6 dan RW 7 banjirnya”.
Ketua RW Bumi Pertiwi mengangkat kasus untuk bantaran kali di RW 12 dan RW 13 yang diduga karena adanya bendungan kepentingan pengusaha warga Pasir Jambu, mengakibatkan arus balik air pada saat air meluap, sehingga dikhawatirkan untuk ke depan jalan utama Bumi Pertiwi akan terkikis habis. Terakhir, dia juga mengusulkan masuknya jaringan PDAM ke pemukiman Cilebut.
Masih banyak aspirasi masyarakat yang tidak mungkin kami tulis semua, namun yang mencuat ke permukaan dapat kami uraikan seperti tersebut di atas.
Akhir acara, moderator mengingatkan bahwa bagi yang tidak kebagian waktu untuk menyampaikan aspirasi, dapat disusulkan dan diusahakan sebelum bulan Maret agar bisa diinput data melalui akun dewan bernama SIPD, karena aspirasi tidak akan diakomodir bila tidak dimasukan dalam SIPD. Tahun ini SIPD ditutup pada 10 Maret 2025. (DidiS)
About the Author
